Perempuan Agen Perdamaian Dunia

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri usai acara Bureau of Women Parliamentarians Inter-Parliamentary Union (IPU) dalam Sesi Governing Council IPU ke-144 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Rabu (24/3/2022). Foto: Pco/Man

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mempromosikan pemberdayaan serta keterlibatan perempuan menjadi agen perdamaian dunia atau agen of peace. Dia mengatakan, perempuan menjadi salah satu korban yang paling rentan dalam setiap konflik, namun tanpa keterlibatan perempuan perdamaian sulit terwujud.

“Tidak ada satu pun penyelesaian konflik dan perdamaian abadi  tanpa keterlibatan perempuan,” kata Irine saat membacakan laporan dari Bureau of Women Parliamentarians Inter-Parliamentary Union (IPU) dalam Sesi Governing Council IPU ke-144 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Rabu (24/3/2022).

Irine menyampaikan pendekatan gender dalam penyelesaian konflik didasari karena perempuan dan anak merupakan korban yang paling rentan dalam setiap konflik, apalagi perang. Karenanya, melalui Forum IPU, Irine merekomendasikan agar perempuan menjadi agen perdamaian dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Terkait hal ini, Bureau of Women Parliamentarians merekomendasikan komposisi 50 persen anggota task force (gugus tugas) penyelesaian konflik Rusia-Ukraina adalah perempuan. Menurutnya, perempuan harus ditempatkan sebagai aktor utama sekaligus agen perdamaian itu sendiri. Diadopsinya resolusi tersebut, sejalan dengan semangat DPR RI membangun culture of peace.

“Amandemen ini diberikan oleh Forum Women Parliamentarians dan itu sejalan dengan semangat DPR, bagaimana kita membangun perdamaian dan kestabilan ini dengan menempatkan perempuan sebagai agen of peace,” terangnya.

Sementara itu di bidang tujuan pembangunan berkelanjutan, Irine juga menyuarakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk meningkatkan pendidikan, khususnya di masa pandemi.

“Kami juga menyepakati kebutuhan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya dalam akses ke internet dan menyerukan kebijakan dan sumber daya untuk mendorong penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam pendidikan dan pelatihan dan pekerjaan terkait TIK untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan,” terang Irine.

Women Parliamentarians dihadiri oleh 129 peserta, termasuk 64 anggota parlemen dari 60 negara. Rinciannya adalah, 55 anggota parlemen perempuan dan 9 anggota parlemen laki-laki.  “Saya mengambil kesempatan ini untuk mendorong lebih banyak rekan pria untuk menghadiri Forum dan memperjuangkan kesetaraan gender,” imbuh Irine. (ann/aha)