Pemerintah harap swasta ikut berperan dalam pencapaian SDGs

tidak semua dampak dari pandemi COVID-19 bersifat negatif

Webinar bertajuk sustainable development goals (SDGs) .

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati berharap swasta ikut berperan dalam program pencapaian pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) pada tahun 2030.

“Dalam perjalanan menuju SDGs, pemerintah tentu tidak dapat sendirian dalam membuat perencanaan perlu kerja sama dengan pihak swasta,” kata Vivi yang juga menjabat Kepala Sekretariat Nasional SDGs dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu.

Menurut Vivi, tidak semua dampak dari pandemi COVID-19 bersifat negatif karena wabah yang telah berlangsung selama 18 bulan juga menjadi momentum percepatan digitalisasi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

“Sejalan dengan target besar negara untuk mencapai SDGs pemerintah juga dituntut untuk mengambil langkah untuk memaksimalkan potensi Indonesia melalui inisiatif transformasi digital.

Vivi membenarkan untuk mencapai SDGs bukan sekedar digitalisasi fasilitas dan layanan publik. Namun harus juga menyentuh sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang tentunya membutuhkan peran swasta.

Targetnya, jelas Vivi, segala perangkat dan kemudahan yang dimungkinkan oleh teknologi akan menjadi pendukung terciptanya kenyamanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih hijau, berkelanjutan, dan inklusif.

Vivi menyatakan terdapat 17 tujuan, 169 target, dan berdasarkan edisi terakhir ada 289 indikator, yang harapannya bisa menjadi petunjuk untuk mencapai target-target SDGs.

“Sementara capaian SDGs selama ini, sekitar 70% sudah sesuai jalur, namun masih ada 30 persen belum tercapai atau membutuhkan perhatian khusus, karena sebagiannya masih stagnan atau mengalami perburukan,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa SDGs akan memberikan landasan kokoh menuju Indonesia maju, dengan mimpi bahwa pada tahun 2045 negara dapat keluar dari middle income trap.

“Paska pandemi, dibutuhkan pertumbuhan PDB tahunan 6% untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan terlepas dari middle income trap. Tanpa transformasi ekonomi, pendapatan per kapita Indonesia akan ‘disalip’ oleh Filipina pada tahun 2037 dan oleh Vietnam pada tahun 2043,” jelas Vivi.

Selain SDGs, dalam pembangunan nasional terdapat juga kajian lingkungan hidup yang menjadi backbone untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih hijau, salah satunya melalui pembangunan rendah karbon. Aksi nyata ini disebut sebagai ekonomi sirkular.

Dengan implementasi ekonomi sirkular pada lima sektor prioritas seperti makanan dan minuman, perdagangan grosir dan eceran, tekstil, peralatan elektronik, dan konstruksi, estimasi dampak yang dihasilkan pada tahun 2030 adalah sebagai berikut: Meningkatnya PDB sebesar Rp593-638 triliun; Terciptanya 4,4 juta lapangan kerja (neto), 75% diantaranya berpotensi untuk perempuan; Meningkatnya tabungan rumah tangga sebesar 9 persen, pengurangan timbulan limbah sektoral sebesar 18-52% dibandingkan skenario BaU; berkurangnya emisi CO2e sebesar 126 juta ton dibandingkan skenario BaU; Berkurangnya penggunaan air sebesar 6,3 miliar m3, dibandingkan skenario BaU

Perusahaan dapat berkontribusi untuk pencapaian SDGs dengan cara berinvestasi pada masyarakat, memasukkan kelompok marginal dalam rantai nilai, membayar harga yang adil dan penerapan standar-standar kepada supplier, memahami dampak bisnis terhadap lingkungan, penghematan energi, serta menerapkan procurement berkelanjutan, papar Vivi.

Faktanya, 4 dari 10 perusahaan (40%) dalam kelompok 250 perusahaan terbesar global telah mengadopsi prinsip-prinsip Sustainable Business, seperti dicatat dalam laporan tahunannya. Perhatian terbesar pada isu-isu perubahan iklim, konsumsi yang bertanggung jawab, pekerjaan layak, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi.

SVP Asia Pacific Energy, Sustainability & Industrial Frost & Sullivan, Ravi Krishnaswamy mengatakan mengacu data UN mengenai status SDGs menunjukkan bahwa wilayah Asia Tenggara sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan di beberapa target SDGs.

Meski begitu, masih ada beberapa kekhawatiran terutama dalam hal kemiskinan akibat pandemi COVID-19. Banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa sehingga pendapatan mereka tertekan, bahkan sebagian lainnya kehilangan mata pencaharian. Masih ada jutaan masyarakat juga yang belum terhubung secara digital, sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai cara untuk memperkuat infrastruktur, konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang.

Menanggapi hal tersebut, VP Internet of Things Telkomsel, Alfian Manullang memaparkan komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi digital di Tanah Air. Ia menjelaskan bahwa pemerintah dan perusahaan telah melakukan berbagai inisiasi mengenai infrastruktur, yakni dengan menggelar program Merah Putih yang bertujuan untuk memberikan akses jaringan di seluruh wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) dan program Universal Service Obligation (USO) dengan target menjangkau lebih dari 11.000 desa tanpa akses internet.

Ia menambahkan bahwa dalam membangun infrastruktur di wilayah tersebut, perusahaan menggunakan teknologi berkelanjutan, seperti solar cell (bertenaga matahari), energi hydropower (tenaga air), dan fuel cell (alat konversi elektrokimia yang menghasilkan listrik dengan gas buang berupa uap air/zero emission). Selain itu, perusahaan juga fokus untuk menghadirkan teknologi 5G, dimana otomatisasi dan robotisasi yang dapat dihadirkan teknologi tersebut akan berperan dalam mengatasi pandemi yang melanda saat ini.

Country Managing Director, PT. Cisco Systems Indonesia, Marina Kacaribu juga turut menjelaskan komitmen Cisco sebagai perusahaan penyedia teknologi dan solusi digital bagi organisasi publik maupun swasta agar dapat memiliki connected secured automated business yang berkelanjutan seraya mendukung agenda digitalisasi nasional yang dicanangkan pemerintah Indonesia. “Tentunya, kami memiliki tanggung jawab yang besar, ada dua hal yang sangat relevan untuk Cisco, yakni percepatan transformasi digital dan keberlanjutan (sustainability).”

Ada empat hal utama bagaimana Cisco menerapkan keberlanjutan dari sisi produk, operasi, dan supply chain sejak 2008 dalam rangka mencapai net zero dari sisi emisi gas rumah kaca (GRK). Pertama, dari sisi produk, Cisco terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi energi produknya melalui desain produk yang inovatif. Cisco mengintegrasikan best-of-breed ASIC (Application-specific Integrated Circuit) terbaik dalam desain produk-produknya guna mencapai penggunaan energi, ruang dan performa yang teroptimal di kelasnya.

Sementara itu, dari sisi operasi, Cisco terus melakukan percepatan penggunaan energi-energi terbarukan di mana saat ini 83% pemakaian listrik untuk operasional Cisco di seluruh dunia dihasilkan dari energi baru dan terbarukan, bahkan di Amerika Serikat 100% fasilitas Cisco ditenagai energi terbarukan. Perusahaan pun mendukung penyesuaian cara bekerja yang paling inklusif. Karyawan diberikan fleksibilitas untuk datang ke kantor ataupun bekerja dari mana saja, secara taktis hal tersebut mengurangi carbon footprint. Cisco juga memberikan solusi-solusi digital inovatif dan handal untuk semua industri mulai dari perbankan, telekomunikasi, industrial, energi, utilitas, manufaktur, logistik, transportasi, UMKM dan layanan publik, yang dapat membantu organisasi meningkatkan keberlanjutan usaha, sosial dan lingkungannya. Cisco bertujuan memberdayakan masa depan yang inklusif untuk semua melalui prinsip keberlanjutan dan ekonomi sirkular.

Aktivitas ekonomi Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah terutama dalam mewujudkan transformasi digital dan green economy, termasuk di dalamnya ekonomi sirkular. Untuk itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan SDGs dengan sektor industri perusahaan perlu terus didorong.